Program Kerja 7 Kabinet Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

20:21 Add Comment
Halo sobat bertemu lagi dengan blog saya yang cakep ini, kali ini kita akan membahas program kerja dari 7 kabinet indonesia yang ada dan memerintah indonesia pada masa demokrasi liberal. 7 kabinet itu diantaranya yaitu : kabinet natsir, kabinet sukiman, kabinet wilopo, kabinet ali sastroamijoyo i, kabinet burhanuddin harahap, kabinet ali sastroamijoyo ii, dan kabinet djuanda.

Program Kerja 7 Kabinet Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

1. Kabinet Natsir
Program kerja dari Kabinet Natsir antara lain sebagai berikut.
  1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman.
  2. Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan.
  3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang.
  4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
  5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
2. Kabinet Sukiman
Berikut Program Kerja Kabinet Sukiman antara lain sebagai berikut.
  1. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisai alat-alat kekuasaan negara.
  2. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangkapendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan.
  3. Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah.
  4. Meyiapkan undang-undang (UU) pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.
  5. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
  6. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya.
3. Kabinet Wilopo
Program kerja Kabinet Wilopo antara lain sebagai berikut.
  1. Mempersiapkan pemilihan umum.
  2. Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
  3. Menigkatkan keamanan dan kesejahteraan.
  4. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran.
  5. Melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif.
4. Kabinet Ali Sastoamijoyo I
Kabinet Ali mempunyai program empat pasal sebagai berikut.
  1. Program dalam negeri, anatara lain meningkatkan kemanan dan kemakmuran, serta segera diselenggarakan pemilihan umum.
  2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
  3. Program luar negeri, antara lain pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali ke persetujuan KMB.
  4. Penyelesaian pertikaian politik.
5. Kabinet Burhanuddin Harahap
Berikut program kerja Kabinet Burhanddin Harahap.
  1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan Masyumi.
  2. Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi.
  3. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Republik Indonesia.
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II
Program pokok Kabinet Ali Sastroamijoyo II antara lain sebagai berikut.
  1. Pembatalan KMB.
  2. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Reupblik Indonesia.
  3. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubunan, pendidikan, serta pertanian.
  4. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika.
7. Kabinet Djuanda
Program-program Kabinet Karya (Kabinet Djuanda) sebagai berikut.
  1. Membentuk Dewan Nasional.
  2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia.
  3. Melanjutkan pembatalan KMB.
  4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia.

Pemilihan Umum Tahun 1955 : Latar Belakang, Pelaksanaan, dan Hasil Pemilihan Umum

17:44 2 Comments
Oke sobat, kali saya akan membahas materi sejarah kelas XII yaitu Pemilihan Umum Tahun 1955. Pemilihan umum tahun 1955 ini merupakan pemilihan umum pertama yang ada pada masa demokrasi liberal. Oke langsung saja mari kita simak materi berikut ini.
Pemilihan Umum Tahun 1955 : Latar Belakang, Pelaksanaan, dan Hasil Pemilihan Umum
partai-partai pemilihan umum 1955

A. Latar Belakang Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955

Pemilihan umum merupakan salah satu syarat agar sistem pemerintahan yang demokratis berfungsi, Persiapan mendasar pemilu dapat diselesaikan pada masa Pemerintahan Kabinet Ali Sastoamijoyo I. Kabinet Ali Sastroamijoyo I mempunyai agenda utama untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum yang direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 1955.

Pada tanggal 31 Juli 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dengan ketuanya Hadikusumo (PNI). Pada tanggal 16 April 1955 Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Pengumuman tersebut mendorong partai-partai untuk menigkatkan kampanyenya hingga sampai ke pelosok-pelosok desa. Masing-masing partai berusaha untuk mendapatkan suara terbanyak.

B. Pelaksanaan Pemilihan Umum 1955

Diadakannya pemilu diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Dengan pemerintahan yang kuat dan stabil diharapkan dapat melaksanakan program-program pembangunan. Pemilu direncanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante (dewan pembuat undang-undang dasar).

Setelah diumumkan pelaksanaan pemilu, maka fase kampanye dimulai dengan menyelenggarakan rapat-rapat raksasa. Beberapa partai yang akan mengikuti pemilu, yaitu PNI, Masyumi, PSII, PSI, NU, PKI, PIR, PI Perti, Parkindo, Partai Katolik, PRN, Murba, dan Partai Buruh. Bahkan dari kelompok tentara, yang diprakarsai oleh A.H. Nasution pada tahun 1954 membentuk suatu organisai atau partai yang memiliki golongan tentara di parlemen. Partai inilah yang dikenal dengan IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia).

Wilayah Indonesia dalam pelaksanaan pemilu dibagi menjadi 16 daerah pemilhan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa dengan jumlah pemilih dalam pemilu pertama sekitar 39 juta orang. Penyelenggaraan pemilu pertama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954.

Akhirnya pada tanggal 29 September 1955 pemilu dapat terlaksana dengan lancar, sekalipun semula ada ketegangan-ketegangan, namun berikutnya berlangsung dengan aman, tertib, dan disiplin. Kemudian pada tanggal 15 Desember1955 diselenggarakan pemilu untuk memilih anggota konstituante. Suasana pemilihan konstituante ini lebih tenang bila dibandingkan ketika pemilihan anggota DPR.

C. Hasil Pemilihan Umum Tahun 1955

Pemilu yang berhasil dilaksanakan pada tahun 1955 tersebut memunculkan empat partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante. Keempat partai terkemuka yang meraih kusri terbanyak di DPR dan konstituante adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dominasi keempat partai tersebut tampak dari perimbangan kusri di DPR yang terdiri dari 272 kursi. Untuk kursi DPR Masyumi 60 kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi, PKI 32 kursi, dan partai lain memperebutkan sisa 75 kursi, sedangkan perimbangan kursi konstituante 520 kursi. Masyumi 119 kursi, PNI 112 kursi, NU 91 kursi, PKI 80 kursi, dan partai lainnya memperebutkan sisa 118 kursi. Pelantikan anggota DPR hasil pemilu dilakukan pada tanggal 20 Maret 1956, sedangkan pada anggota Dewan Konstituante dilakukan pada tanggal 10 November 1956.

Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)

02:38 2 Comments
Setelah sebelumnya kita membahas kabinet ali, kabinet burhanuddin dan juga kabinet lainnya maka kali ini kita akan membahas kabinet terakhir yang ada pada masa demokrasi liberal yaitu Kabinet Djuanda. Kabinet Djuanda ini berlangsung sejak 9 April 1957 hingga 5 juli 1959. Oke mari langsung kita simak materi sejarah Kabinet Djuanda dibawah ini,

kabinet djuanda dan program kabinet djuanda
kabinet djuanda
Perdana menteri kabinet ini adalah Ir. Djuanda dengan tiga orang wakil, yaitu Mr. Hardi, Idham Chalid, dan dr. Leimena. Kabinet Djuanda menyusun program yang terdiri dari lima pasal yang diesbut Pancakarya. Oleh karena itu, Kabinet Djuanda disebut juga sebagai Kabinet Karya. Program-program Kabinet Karya sebagai berikut.

  1. Membentuk Dewan Nasional.
  2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia.
  3. Melanjutkan pembatalan KMB.
  4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia.
Dewan Nasional adalah badan baru untuk menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dewan Nasional ini pernah diusulkan oleh Presiden Soekarno ketika mengutarakan konsepsi presiden sebagai langkah awal dari terbentuknya demokrasi terpimpin. Pada masa Kabinet Djuanda ini muncul pergolakan-pergolakan di daerah-daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah.

Untuk meredakan pergolakan-pergolakan tersebut, diselenggarakan musyawarah nasional (munas) pada tanggal 14 September 1957 di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Dalam munas tersebut dibahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, serta pembagian wilayah Republik Indonesia. Munas kemudian dilanjutkan dengan musyawarah nasional pembangunan (munap) pada bulan November 1957.

Pada tanggal 30 November 1957, terjadi peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan Perguruan Cikini yang dikenal dengan Peristiwa Cikini. Setelah Peristiwa Cikini tersebut, keadaan negara semakin memburuk. Banyak daerah yang menentang kebijakan pemerintah pusat yang kemudian berkembang menjadi pemberontakan PRRI/Permesta. Kabinet Djuanda berakhir setelah Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959.

Kabinet Burhanuddin Harahap

07:26 Add Comment
Halo sobat, pada kesempatan ini materikelas.com akan memberikan materi sejarah kelas XII yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap ini merupakan salah satu kabinet yang berada pada masa Demokrasi Liberal. Kabinet Harahap ini berlangsung sejak 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956.

Kabinet Burhanuddin Harahap

Pada waktu Kabinet Ali I mau menyerahkan mandatnya kepada presiden, Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden Moh. Hatta mengumumkan tiga nama formatur yang bertugas membentuk kabinet baru. Tiga nama formatur tersebut adalah Sukiman (Masymu), Wilopo (PNI), dan Asaat (nonpartai).

Ketiga tokoh tersebut sepakat menunjuk Moh. Hatta sebagai perdanan menteri sekaligus menteri pertahanan. Namun, muncul kesulitan karena Moh. Hatta duduk sebagai wakil presiden. Akhirnya tiga formatur tersebut gagal membentuk susunan kabinet baru. Kemudian, Moh. Hatta menunjuk Mr. Burhanddin Harahap (Masyumi) untuk membentuk kabinet. Pada tanggal 12 Agustus terbentuk Kabinet Burhanuddin Harahap, dengan perdana menterinya Burhanuddin Harahap dari Masyumi.

Berikut program kerja Kabinet Burhanddin Harahap.
  1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan Masyumi.
  2. Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi.
  3. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Republik Indonesia.

Hasil yang menonjol dari kabinet ini adalah penyelenggaraan pemilu untuk yang pertama di Indonesia, yang berlangsung pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Prestasi lainnya yaitu pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Dengan berakhirnya pemilihan umum, maka tugas Kabinet Burhanuddin dianggap telah selesai sehingga perlu dibentuk kabinet baru yang bertanggung jawab terhadap parlemen yang baru. Pada tanggal 3 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet ini merupakan kabinet peralihan dari DPR Sementara ke DPR hasil pemilihan umum.

KABINET ALI SASTROAMIJOYO I dan II

03:46 Add Comment
Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi mengenai materi sejarah kelas XII yaitu Kabinet Ali Sastroamijoyo I (satu) dan Kabinet Ali Sastroamijoyo II (dua). Adapun yang akan kita bahas adalah mengenai program kerja dan penyebab jatuhnya kabinet tersebut. Baiklah langsung saja mari kita simak materi Kabinet Ali Sastroamijoyo I dan Kabinet Ali Sastroamijoyo II.

Kabinet Ali Sastroamijoyo I

KABINET ALI SASTROAMIJOYO I
Kabinet Ali Sastroamijoyo I dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953, dengan Perdanan Menteri Ali Sastroamijoyo dari PNI dan wakilnya Wongsonegoro dari PIR (Partai Indonesia Raya). Kabinet Ali mempunyai program empat pasal sebagai berikut.
  1. Program dalam negeri, anatara lain meningkatkan kemanan dan kemakmuran, serta segera diselenggarakan pemilihan umum.
  2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
  3. Program luar negeri, antara lain pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali ke persetujuan KMB.
  4. Penyelesaian pertikaian politik.
Prestasi yang paling menonjol pada kabinet ini adalah berhasil diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Pada tanggal 24 Juli 1955 Ali Sastroamijoyo berhasil meneyerahkan mandatnya kepada presiden. Penyebab utamanya adalah masalah TNI-AD sebagai kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952.

Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Bambang Sugeng mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai penggantinya, menteri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo, Panglima Tentara dan Teritorium II/Sriwijaya. Pengangkatan pimpinan baru tersebut ditolak para panglima Angkatan Darat karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan TNI-AD.

Selain masalah TNI-AD tersebut, juga didukung dengan keadaan ekonomi yang semakin memburuk, adanya korupsi, dan inflasi mengakibatkan kepercayaan rakyat semakin merosot. Masalah lain yang menyebabkan keretakan dalam Kabinet Alisastroamijoyo I adalah NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya yang kemudian diikuti oleh partai-partai lainnya.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II

KABINET ALI SASTROAMIJOYO II
Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo sebagai perdanan menteri. Kabinet ini merupakan koalisi dari PNI, Masyumi, dan NU. Kabinet ini merupakan kabinet pertama setelah pemilihan umum tahun 1955. Program pokok Kabinet Ali Sastroamijoyo II antara lain sebagai berikut.
  1. Pembatalan KMB.
  2. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Reupblik Indonesia.
  3. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubunan, pendidikan, serta pertanian.
  4. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika.
Pada tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya kepada presiden karena dalam tubuh kabinet terjadi perpecahan antara PNI dan Masyumi. Masyumi menghendaki agar Ali menyerahkan mandatnya kepada presiden sesuai dengan tuntutan daerah, sedangkan Ali Sastroamijoyo berpendapat bahwa kabinet tidak wajib mengembalikan mandatnya hanya karena tuntutan daerah. Pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik semua menterinya dari kabinet dan hal tersebut menjadikan kedudukan Kaibnet Ali Sastroamijoyo II sangat lemah.

KABINET WILOPO : Program Kerja, dan Penyebab Jatuhnya Kabinet Wilopo

07:37 2 Comments
Oke sobat, pada kesempatan ini kita akan membahas materi sejarah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini merupakan salah satu kabinet pada masa demokrasi liberal. Kabinet Wilopo ini berlangsung sejak 3 April 1952 hingga 2 Juni 1953. Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan zaken kabinet karena terdiri dari para pakar yang ahli di bidangnya.
KABINET WILOPO : Program Kerja, dan Penyebab Jatuhnya Kabinet Wilopo
Wilopo

Program Kerja Kabinet Wilopo

Program kerja Kabinet Wilopo antara lain sebagai berikut.
  1. Mempersiapkan pemilihan umum.
  2. Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
  3. Menigkatkan keamanan dan kesejahteraan.
  4. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran.
  5. Melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif.

Jatuhnya Kabinet Wilopo

Kesulitan yang dihadapi Kabinet Wilopo adalah adanya gerakan separatisme di sejumlah daerah, adanya peristiwa 17 Oktober 1952 mengenai gerakan sejumlah perwira Angkatan Darat yang menekan Presiden Soekarno agar membubarkan parlemen, dan peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Utara.

Peristiwa Tanjung Morawa terjadi karena pemerintah sesuai dengan persetujuan KMB mengizinkan pengusaha asing untuk kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan. Pada masa Kabinet Sukiman, Mr. Iskaq Cokroadisuryo (menteri dalam negeri) menyetujui dikembalikan tanah Deli Planters Vereenging (DPV) yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan pemiliknya. Namun, selama ditinggalkan oleh pemiliknya, tanah tersebut digarap oleh para petani.

Penyerahan kembali tanah tersebut dilaksanakan pada masa Kabinet Wilopo. Polisi pada tanggal 16 Maret 1953 mengusir para penggarap tanah yang tidak memiliki izin. Akibatnya terjadilah bentrokan senjata dan lima orang petani terbunuh. Peristiwa-peristiwa tersebut mendapatkan sorotan yang tajam dari pers maupun dari parlemen. Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia (Sakti) mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Akhirnya pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandat kepada presiden.

KABINET SUKIMAN : Program Kerja, dan Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukirman

04:48 2 Comments
Oke sobat pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Kabinet Sukiman dan juga Program Kerja Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman berlangsung sejak tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952). Kabinet ini merupakan salahsatu kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal.

Presiden Soekarno menunjuk dua orang formatur baru, yaitu Sidik Joyosukarto (PNI) dan DR. Sukiman (Masyumi) untuk membentuk kabinet baru. Setelah melalui proses perundingan, maka pada tanggal 26 April 1951 diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi) dan Suwiryo (PNI).
kabinet sukiman
kabinet sukiman

Program Kerja Kabinet Sukiman

Berikut akan saya jelaskan apa saja program kerja Kabinet Sukiman. Berikut Program Kerja Kabinet Sukiman antara lain sebagai berikut.

  1. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisai alat-alat kekuasaan negara.
  2. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangkapendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan.
  3. Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah.
  4. Meyiapkan undang-undang (UU) pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.
  5. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
  6. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya.

Jatuhnya Kabinet Sukiman

Kabinet Sukiman juga tidak dapat bertahan lama. Masalah utama yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Merle Cochran. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia berdasarkan Mutual Security Act (MSA) atau undang-undang kerja sama keamanan.
Kerja sama tersebut dinilai sangat merugikan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Kabinet Sukiman dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat. Oleh karena itu, DPR menggugat kebijakan Kabinet Sukiman. Akhirnya Kabinet Sukiman Jatuh dan mengembalikkan mandatnya kepada presiden.
Subscribe to: Posts (Atom)